 |
| Foto: Rapat koordinasi unsur pendukung program KHBS. (MMC Kalteng) |
Palangka Raya, Hatantiringnews.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memperkuat kesiapan pelaksanaan Program Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS) melalui rapat koordinasi unsur pendukung yang digelar di Istana Isen Mulang, Kamis (26/2/2026).
Rapat dipimpin Plt Sekretaris Daerah Kalimantan Tengah Leonard S. Ampung yang mewakili Gubernur Agustiar Sabran, serta diikuti sejumlah perangkat daerah dan pemangku kepentingan terkait.
Dalam arahannya, Leonard menegaskan bahwa program KHBS merupakan langkah strategis pemerintah daerah dalam mendorong pemerataan kesejahteraan masyarakat.
“Kartu Huma Betang Sejahtera adalah komitmen pemerintah provinsi untuk memastikan masyarakat mendapatkan perlindungan dan dukungan yang tepat sasaran,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa program tersebut tidak hanya berupa bantuan sosial, melainkan bagian dari sistem pelayanan terpadu yang harus dikelola secara terintegrasi dan berkelanjutan.
“Program ini harus dijalankan secara akuntabel dengan dukungan lintas sektor, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” katanya.
Leonard juga meminta seluruh perangkat daerah memperkuat koordinasi dan memastikan kesiapan teknis sebelum implementasi di lapangan.
“Saya minta semua unsur bergerak bersama, menyamakan langkah, dan memastikan pelaksanaannya tepat sasaran serta berdampak nyata,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kalimantan Tengah Eddy Karusman menjelaskan bahwa KHBS menyasar keluarga miskin dan rentan miskin melalui bantuan pangan dan bantuan tunai.
“Bantuan yang diberikan berupa pangan senilai Rp150 ribu melalui Bulog dan bantuan tunai Rp250 ribu melalui rekening Bank Kalteng, dengan target hingga 300 ribu keluarga penerima manfaat,” jelasnya.
Ia menambahkan, penerima bantuan diprioritaskan bagi masyarakat yang belum mendapatkan bantuan sosial lain dan telah terdata dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Kepala BKAD Kalimantan Tengah Syahfiri menyebutkan, pemerintah provinsi juga menyalurkan Bantuan Keuangan Khusus kepada kabupaten dan kota sebagai dukungan pelaksanaan program.
“BKK ini diberikan kepada unsur masyarakat dan aparat yang terlibat dalam pengawasan dan penyaluran bantuan, dengan mekanisme yang terstruktur dan berbasis verifikasi,” ujarnya.
Di sisi lain, Direktur Utama Bank Kalteng Maslipansyah memastikan kesiapan pihaknya dalam mendukung penyaluran bantuan secara transparan dan tepat sasaran.
“Kami memastikan seluruh proses, mulai dari pembukaan rekening hingga penyaluran dana, berjalan sesuai prinsip akuntabilitas dan berdasarkan data yang telah ditetapkan,” katanya.
Melalui rapat koordinasi ini, pemerintah berharap seluruh pihak dapat bersinergi untuk memastikan pelaksanaan KHBS berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kalimantan Tengah. (red)
