,
 |
| Foto: Suasana peluncuran aplikasi E-Pahari oleh Pemprov Kalteng. |
Palangka Raya, Hatantiringnews.com — Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus mengakselerasi digitalisasi layanan publik dengan menghadirkan inovasi baru di sektor perpajakan daerah, Senin (9/3/2026).
Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Edy Pratowo, secara resmi meluncurkan aplikasi E-PAHARI bersama perangkat Electronic Data Capture (EDC) Bank Kalteng dalam kegiatan Rapat Koordinasi dan Kick Off Mini Championship Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD).
Melalui aplikasi E-PAHARI, masyarakat kini dapat melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) serta Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) secara daring tanpa harus datang ke kantor Samsat.
Edy Pratowo menyampaikan bahwa inovasi ini dihadirkan untuk memberikan kemudahan layanan sekaligus meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam sistem pembayaran pajak daerah.
“Dengan adanya aplikasi ini, masyarakat dapat membayar pajak kendaraan secara praktis tanpa harus mengantre. Ini merupakan bagian dari upaya pemerintah menghadirkan layanan publik yang lebih modern dan efisien,” ujarnya.
Ia menambahkan, pengembangan layanan digital merupakan langkah penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus mendorong kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban pajak.
Menurutnya, kemudahan akses layanan diharapkan dapat berdampak langsung pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari sektor pajak kendaraan bermotor.
Dalam pelaksanaan program ini, pemerintah daerah turut menggandeng berbagai pihak, seperti Samsat, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, PT Jasa Raharja, serta Bank Kalteng.
Kolaborasi tersebut dinilai menjadi kunci dalam membangun ekosistem layanan digital yang terintegrasi dan berkelanjutan di Kalimantan Tengah.
Selain peluncuran aplikasi, penggunaan perangkat EDC juga diperkenalkan untuk memperluas kanal pembayaran non-tunai di berbagai titik layanan.
Edy menegaskan bahwa transformasi digital harus mampu memberikan manfaat nyata serta kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses layanan pemerintah.
“Teknologi harus mempermudah, bukan mempersulit. Karena itu, kami terus mendorong agar layanan digital benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegasnya.
Di sisi lain, ia juga mengingatkan pentingnya kewaspadaan terhadap risiko kejahatan digital seiring meningkatnya penggunaan teknologi dalam transaksi keuangan.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berharap kehadiran layanan digital ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat sekaligus mempercepat implementasi elektronifikasi transaksi keuangan daerah. (red)
