 |
| Foto: Gubernur Kalteng H. Agustiar Sabran saat meninjau gudang bulog di Palangka Raya. (Istimewa) |
Palangka Raya, Hatantiringnews.com — Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memastikan ketersediaan beras dalam kondisi aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam jangka panjang. Kepastian ini disampaikan Gubernur Kalimantan Tengah H. Agustiar Sabran setelah melakukan pengecekan langsung di gudang Bulog di Jalan Tjilik Riwut Km 3, Selasa (21/4/2026).
Agustiar menegaskan, hasil inspeksi menunjukkan stok pangan, khususnya beras, masih mencukupi meski terjadi tekanan kenaikan harga akibat biaya distribusi yang meningkat. “Stok beras kita aman, cukup untuk memenuhi kebutuhan hingga satu tahun ke depan,” ujarnya.
Menurutnya, pemerintah daerah saat ini meningkatkan pengawasan terhadap pergerakan harga bahan pokok penting sebagai langkah antisipasi inflasi. Kenaikan harga BBM nonsubsidi dinilai berpotensi memicu lonjakan harga di tingkat pasar, sehingga perlu respons cepat dari pemerintah.
Untuk menjaga stabilitas, Pemprov Kalteng menggandeng Bulog dalam pelaksanaan berbagai program intervensi, termasuk pasar murah dan pasar penyeimbang. Program tersebut difokuskan pada komoditas yang mengalami kenaikan harga signifikan.
“Kami bersama Bulog terus menggelar pasar penyeimbang dan pangan murah agar harga tetap terkendali,” kata Agustiar.
Selain itu, bantuan pangan juga disalurkan kepada masyarakat berpenghasilan rendah guna menjaga daya beli. Pemerintah berharap langkah ini mampu meredam dampak langsung kenaikan harga terhadap kelompok rentan.
Agustiar juga mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan pembelian berlebihan. Ia menegaskan kondisi stok yang tersedia masih mencukupi dan stabil. “Tidak perlu panic buying, belanja secukupnya saja,” ujarnya.
Sementara itu, Penjabat Sekretaris Daerah Kalteng, Linae Victoria Aden, menyatakan pengendalian inflasi menjadi fokus utama pemerintah daerah saat ini. Upaya yang dilakukan mencakup pemantauan harga secara berkala, inspeksi pasar, hingga intervensi jika terjadi lonjakan.
Ia menambahkan, koordinasi dengan Pertamina terus dilakukan untuk memastikan distribusi energi berjalan lancar. “Penertiban dan penegakan hukum terhadap praktik penimbunan harus dilakukan secara tegas,” kata Linae.
Pemerintah optimistis langkah terpadu tersebut mampu menjaga stabilitas ekonomi daerah di tengah dinamika kenaikan harga energi. (red)
