 |
| Foto: Anggota Komisi I DPRD Provinsi Kalteng, Purdiono. |
Palangka Raya, Hatantiringnews.com — Anggota Komisi I DPRD Kalimantan Tengah, Purdiono, menekankan pentingnya strategi fiskal yang lebih terukur dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026. Ia menilai tantangan penurunan dana transfer dari pemerintah pusat harus dijawab dengan penguatan struktur keuangan daerah yang lebih mandiri.
Menurut Purdiono, Pemerintah Provinsi Kalteng perlu memperluas basis pendapatan tanpa membebani masyarakat, sekaligus memperbaiki sistem pengelolaan pajak dan retribusi daerah agar lebih efektif.
“Pemprov harus menyiapkan langkah konkret untuk memperbesar kontribusi PAD, namun tetap menjaga daya beli dan stabilitas ekonomi masyarakat,” ujarnya, Selasa (10/2/2026).
Ia menjelaskan, penguatan kemandirian fiskal dapat ditempuh melalui optimalisasi sektor-sektor unggulan daerah, termasuk peningkatan investasi dan pengelolaan aset daerah secara produktif.
“Kita punya banyak potensi yang bisa digarap, mulai dari sektor perkebunan, pertambangan, hingga jasa. Tinggal bagaimana tata kelolanya diperbaiki agar memberikan nilai tambah bagi daerah,” katanya.
Selain itu, Purdiono menilai efisiensi anggaran harus menjadi bagian dari kebijakan fiskal 2026. Ia mendorong agar belanja yang bersifat administratif dan kurang prioritas dapat ditekan, sehingga ruang fiskal lebih besar dialokasikan untuk kebutuhan dasar masyarakat.
“Belanja yang tidak mendesak perlu dikaji ulang. Fokuskan anggaran pada pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur yang langsung dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan agar arah kebijakan APBD 2026 tetap sejalan dengan prioritas pembangunan nasional serta visi dan misi kepala daerah yang tertuang dalam dokumen perencanaan daerah.
“Kami di DPRD berkomitmen mengawal proses pembahasan APBD secara transparan dan akuntabel. Anggaran daerah harus benar-benar memberi dampak nyata bagi kesejahteraan rakyat,” tandasnya. (red)
