 |
| Foto: Gubernur Kalteng H. Agustiar Sabran, saat menyampaikan arahannya. (MMC Kalteng) |
Palangka Raya, Hatantiringnews.com — Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran, memberikan pengarahan kepada seluruh pejabat dan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di Aula Jayang Tingang, Rabu (18/2/2026).
Dalam arahannya, gubernur menegaskan bahwa integritas, loyalitas, dan profesionalitas menjadi fondasi utama dalam menjalankan pemerintahan serta mempercepat reformasi birokrasi yang berdampak langsung bagi masyarakat.
“Perubahan harus dimulai dari diri kita masing-masing. Bekerjalah dengan penuh tanggung jawab, disiplin, dan dedikasi. Keberhasilan pembangunan sangat ditentukan oleh kualitas pelayanan yang kita berikan kepada masyarakat,” tegasnya.
Ia menyampaikan bahwa reformasi birokrasi tidak hanya sebatas pemenuhan administrasi, tetapi merupakan kebutuhan mendasar untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Gubernur juga mengingatkan pentingnya menjaga netralitas ASN serta menghindari konflik kepentingan dan penyalahgunaan wewenang dalam menjalankan tugas.
Selain itu, seluruh pejabat diminta peka terhadap berbagai persoalan sosial di masyarakat dan mampu merespons secara cepat dan tepat.
Dalam kesempatan tersebut, gubernur juga menginstruksikan agar seluruh jajaran mengawal pelaksanaan Program Kartu Huma Betang Sejahtera agar tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Saya mengajak seluruh ASN Pemprov Kalteng bekerja dengan hati, menjaga integritas, dan memperkuat kolaborasi. Reformasi birokrasi harus menjadi gerakan bersama,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Edy Pratowo, menekankan pentingnya kedisiplinan ASN serta dukungan terhadap program prioritas, termasuk program Makan Bergizi Gratis.
Ia juga meminta perangkat daerah memastikan kesiapan teknis dan administrasi dalam pelaksanaan program pemerintah.
Plt Sekretaris Daerah Kalimantan Tengah, Leonard S. Ampung, menambahkan bahwa pengawasan program perlu dilakukan secara ketat hingga ke tingkat daerah paling bawah.
Ia meminta seluruh perangkat daerah melakukan pendampingan secara berjenjang agar program yang dijalankan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. (red)
