![]() |
| Foto: Suasana aksi damai yang digelar oleh TBBR dan sejumlah Ormas di Kalteng. |
Palangka Raya, Hatantiringnews.com – Tradisi berladang dengan metode pembakaran terkendali yang diwariskan masyarakat adat Dayak menjadi perhatian dalam aksi damai yang digelar Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Tariu Borneo Bangkule Rajakng (TBBR) Kalimantan Tengah bersama Forum Kebangsaan dan sejumlah organisasi kemasyarakatan (ormas) di Bundaran Telawang, Palangka Raya, Kamis (19/11/2026).
Aksi tersebut merupakan bentuk penolakan terhadap permohonan uji materi Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) yang tengah diproses di Mahkamah Konstitusi (MK).
Ketua DPW TBBR Kalteng, Agusta Rachman, mengatakan pihaknya bersama berbagai elemen masyarakat meminta MK menolak gugatan yang diajukan Bima Sadiropa Sijabat dan tim. Menurutnya, ketentuan dalam pasal tersebut berkaitan erat dengan perlindungan tradisi berladang masyarakat adat.
“Kami dari TBBR memprakarsai kegiatan ini bersama ormas lokal, paguyuban, dan kerukunan menyuarakan dan meminta kepada MK untuk tidak menerima atau menolak gugatan uji materi terkait Pasal 69 ayat (2) mengenai pengecualian berladang tersebut,” tegas Agusta.
Ia menjelaskan, praktik berladang masyarakat adat Dayak memiliki aturan dan tahapan tersendiri. Karena itu, menurutnya, kegiatan tersebut tidak tepat jika disamakan dengan pembakaran lahan secara liar yang dapat memicu kebakaran hutan dan lahan.
Agusta menyebutkan, secara turun-temurun masyarakat adat melakukan pembukaan ladang di tanah mineral, bukan di kawasan gambut. Luasan lahan yang digunakan juga terbatas, maksimal dua hektare sesuai ketentuan peraturan daerah.
Dalam pelaksanaannya, pembakaran dilakukan melalui metode tertentu dengan melibatkan masyarakat secara bergotong royong untuk mengendalikan api. Mekanisme tersebut menjadi bagian dari kearifan lokal yang diwariskan antargenerasi.
“Kami ingin agar ke depan para peladang tidak dikriminalisasi atas dasar membakar secara liar. Sistem membakar pun ada metode dan mekanisme yang dilakukan secara bergotong royong,” ujarnya.
Agusta juga meminta pemerintah daerah memperkuat sosialisasi mengenai tata cara berladang sesuai ketentuan yang berlaku. Menurutnya, pemahaman masyarakat perlu dibangun agar praktik tradisional yang memiliki aturan jelas tidak disamakan dengan pembakaran lahan berskala besar untuk kepentingan usaha.
Ia menilai masyarakat adat kerap menjadi pihak yang disalahkan ketika terjadi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Padahal, menurutnya, perlu ada pembedaan antara aktivitas peladang tradisional dengan tindakan pembakaran yang dilakukan oknum korporasi.
“Harus bisa memisahkan antara korporasi yang membakar secara luas untuk kepentingan perusahaan dengan peladang tradisional. Intinya, peladang ini jangan menjadi kambing hitam,” imbuhnya.
Ia berharap seluruh pihak dapat menghormati adat istiadat yang telah hidup dan berkembang di Kalimantan Tengah. Tradisi berladang, lanjutnya, merupakan bagian dari kehidupan masyarakat Dayak yang tidak seharusnya dipandang hanya dari sisi praktik pembakaran.
Aksi solidaritas tersebut turut diikuti sejumlah organisasi dan elemen masyarakat, di antaranya Pemuda Pancasila, IKB, ADB, dan Perpedayak. Mereka menyampaikan dukungan terhadap perlindungan hak masyarakat adat serta keberlangsungan kearifan lokal di Kalimantan Tengah. (red)

