Puruk Cahu, hatantiringnews.com – Pengelolaan anggaran desa tidak boleh sekadar memenuhi kewajiban administrasi. Setiap rupiah yang bersumber dari keuangan negara harus dikelola secara transparan, sesuai regulasi, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Murung Raya, H. Johansyah, S.E., M.I.P., mengapresiasi pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Keuangan Desa yang diselenggarakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Murung Raya pada 12–13 November 2026.
Kegiatan yang berlangsung di Gedung Pertemuan Umum Tira Tangka Balang tersebut diikuti aparatur pengelola keuangan desa dari seluruh wilayah Murung Raya.
Johansyah menilai peningkatan kapasitas aparatur menjadi kebutuhan penting untuk mencegah kesalahan dalam pengelolaan anggaran, mulai dari penyusunan perencanaan, pelaksanaan kegiatan, penatausahaan, hingga penyusunan laporan pertanggungjawaban.
“DPRD mendukung penuh kegiatan ini. Melalui Bimtek, perangkat desa dibekali pemahaman regulasi sehingga tidak lagi ragu dalam menjalankan tahapan pengelolaan keuangan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan,” ujar Johansyah kepada awak media, Kamis (12/11/2026).
Menurutnya, keterlibatan berbagai instansi dalam kegiatan tersebut memberikan nilai tambah bagi peserta. Aparatur desa dapat memperluas pemahaman mengenai aspek administrasi, hukum, serta mekanisme pengawasan agar pengelolaan anggaran berjalan sesuai ketentuan.
Namun, ia mengingatkan bahwa keberhasilan Bimtek tidak cukup diukur dari kehadiran peserta maupun terselenggaranya kegiatan. Pengetahuan yang diperoleh harus diterapkan secara nyata dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa.
“Uang desa adalah uang rakyat. Karena itu, harus dipertanggungjawabkan dengan baik dan benar serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Johansyah berharap aparatur desa semakin cermat dalam menggunakan anggaran, menghindari kesalahan administrasi, serta mengutamakan program yang benar-benar dibutuhkan masyarakat.
Ia menegaskan, tata kelola keuangan desa yang tertib, transparan, dan akuntabel merupakan fondasi penting dalam membangun kepercayaan publik sekaligus memastikan anggaran desa memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Murung Raya.
