 |
| Foto: Suasana sidak pasar menjelang Ramadhan 2026 oleh Pemprov Kalteng bersama para stakeholder terkait. (Ist) |
Palangka Raya, Hatantiringnews.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memastikan ketersediaan stok bahan pokok di wilayah setempat dalam kondisi aman dan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hingga enam bulan ke depan menjelang Ramadhan 2026.
Hal tersebut disampaikan Staf Ahli Gubernur Kalimantan Tengah Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Yuas Elko, usai memimpin pemantauan harga dan stok pangan di sejumlah titik strategis, Kamis (5/2/2026).
Pemantauan dilakukan di Pasar Besar, Pasar Kahayan, SPBU, pangkalan LPG, hingga gudang Bulog. Dari hasil peninjauan tersebut, stok pangan utama, khususnya beras, dinilai masih dalam kondisi stabil baik di tingkat distributor maupun pedagang besar.
“Berdasarkan hasil pemantauan di gudang Bulog, stok pangan dipastikan aman untuk empat sampai enam bulan ke depan, termasuk ketersediaan beras medium yang cukup hingga bulan Ramadan,” kata Yuas Elko.
Meski demikian, Pemprov Kalteng mencatat adanya kenaikan harga pada komoditas cabai rawit dan cabai merah yang saat ini berada pada kisaran Rp100.000 hingga Rp120.000 per kilogram.
Selain itu, harga LPG 3 kilogram di tingkat pengecer juga menjadi perhatian serius. Di wilayah perkotaan, harga gas bersubsidi tersebut mencapai Rp35.000 hingga Rp38.000 per tabung, sementara di daerah pedalaman bahkan menembus Rp50.000 hingga Rp60.000.
Yuas menegaskan perlunya inovasi kebijakan dari pemerintah kabupaten dan kota terkait penetapan harga LPG di tingkat pengecer dengan mempertimbangkan jarak distribusi. “Kami mendorong agar ada standar harga yang jelas berdasarkan jarak angkut dari pangkalan ke desa, supaya tidak terjadi lonjakan harga yang tidak terkendali,” ujarnya.
Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak melakukan pembelian berlebihan dan tetap berbelanja sesuai kebutuhan. Pemerintah Provinsi melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) berencana menggelar pasar murah sebagai langkah menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.
“Pemantauan ini akan terus kami lakukan secara rutin bersama TPID, Forkopimda, BPS, Bank Indonesia, dan instansi terkait sesuai arahan Menteri Dalam Negeri agar inflasi di Kalimantan Tengah tetap terkendali,” tutup Yuas Elko. (red)
