 |
| Foto: Para peserta diskusi Pengembangan Ekonomi Daerah (PED) Triwulan II Tahun 2026 Provinsi Kalteng. (MMC Kalteng) |
Palangka Raya, Hatantiringnews.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menggelar Focus Group Discussion (FGD) Pengembangan Ekonomi Daerah (PED) Triwulan II Tahun 2026 di Aula Eka Hapakat, Kantor Gubernur Kalteng, Jumat (24/04/2026), sebagai upaya memperkuat arah kebijakan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Kegiatan tersebut dipimpin Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Darliansjah yang mewakili Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Dalam forum itu ditegaskan pentingnya membangun ekosistem usaha yang terintegrasi, termasuk memperluas akses keuangan bagi masyarakat dan pelaku usaha produktif.
“Forum ini menjadi langkah strategis untuk memastikan pertumbuhan ekonomi tidak hanya meningkat, tetapi juga mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Darliansjah.
Ia menjelaskan, penguatan ekonomi daerah harus didukung oleh berbagai aspek, mulai dari kemudahan akses pembiayaan, kepastian pasar, hingga peningkatan kapasitas pelaku usaha. Menurutnya, sektor UMKM dan pertanian memiliki potensi besar untuk dikembangkan apabila didukung ekosistem yang tepat.
Data Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah mencatat perekonomian daerah pada Triwulan IV Tahun 2025 tumbuh sekitar 4,80 persen dengan nilai Produk Domestik Regional Bruto mencapai Rp64.743,3 miliar. Meski menunjukkan tren positif, struktur ekonomi masih didominasi sektor primer yang dinilai perlu didorong agar menghasilkan nilai tambah lebih tinggi.
Melalui FGD ini, Pemprov Kalteng bersama Otoritas Jasa Keuangan berupaya memperkuat peran sektor keuangan dalam mendukung sektor riil, sehingga transformasi ekonomi dapat berjalan lebih merata.
Selain itu, pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal juga menjadi perhatian, salah satunya melalui penguatan kawasan Kampung UMKM di Desa Misik, Kelurahan Kalampangan, yang difokuskan pada komoditas unggulan seperti buah naga.
Pendekatan Pengembangan Ekonomi Daerah yang diterapkan menitikberatkan pada kolaborasi lintas sektor, melibatkan pemerintah, lembaga keuangan, serta pelaku usaha. Transformasi ini diarahkan untuk mengubah pola pembangunan menjadi lebih berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Darliansjah berharap forum ini mampu menghasilkan langkah konkret dalam menjawab berbagai tantangan, termasuk perluasan pembiayaan, penguatan kemitraan usaha, serta pengembangan produk unggulan daerah.
“Kolaborasi yang kuat menjadi kunci agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya terlihat dalam angka, tetapi benar-benar dirasakan oleh masyarakat luas,” pungkasnya. (red)
