 |
| Foto: Suasana pembukaan pelatihan manajemen pelayanan publik ASN Kalteng. |
Palangka Raya, Hatantiringnews.com – Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kalimantan Tengah menggelar Pelatihan Manajemen Pelayanan Publik Tahun 2026 sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan aparatur kepada masyarakat. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Sei Kapuas BPSDM Provinsi Kalimantan Tengah, Senin (18/5/2026).
Pelatihan dibuka oleh Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran yang diwakili Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Sunarti. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa pelayanan publik menjadi salah satu indikator utama yang mencerminkan kinerja pemerintah di mata masyarakat.
“Pelayanan publik adalah wajah pemerintah. Kualitas pelayanan menentukan tingkat kepercayaan masyarakat,” kata Sunarti.
Menurutnya, tuntutan masyarakat terhadap layanan pemerintah terus meningkat seiring pelaksanaan reformasi birokrasi. Oleh karena itu, aparatur sipil negara dituntut mampu memberikan pelayanan yang cepat, tepat, transparan, serta berorientasi pada kepuasan masyarakat.
“ASN dituntut memberikan pelayanan yang cepat, tepat, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat,” tegasnya.
Sunarti menambahkan bahwa peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi faktor penting dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas. Aparatur yang kompeten dan berintegritas dinilai mampu memberikan layanan yang lebih optimal kepada masyarakat.
“Keberhasilan pelayanan publik sangat ditentukan oleh kualitas aparatur. Karena itu, ASN harus terus meningkatkan kompetensi, profesionalisme, dan integritas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Plh Kepala BPSDM Provinsi Kalimantan Tengah, Ida Suharti Ningsih, menjelaskan bahwa pelatihan tersebut dirancang untuk memperkuat kemampuan ASN dalam mengelola dan memberikan pelayanan publik yang efektif.
“Pelatihan ini bertujuan meningkatkan kompetensi ASN agar mampu memberikan pelayanan publik yang profesional, efektif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Melalui pelatihan ini, peserta diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan di unit kerja masing-masing,” ungkap Ida.
Ia menerangkan, pelatihan berlangsung selama empat hari, mulai 18 hingga 21 Mei 2026, dengan materi yang disampaikan melalui metode klasikal, studi kasus, diskusi kelompok, serta praktik penyusunan rencana aksi pelayanan publik.
“Pelatihan dilaksanakan dengan pendekatan partisipatif agar peserta memahami dan menerapkan pelayanan publik secara efektif,” jelasnya.
Melalui kegiatan tersebut, BPSDM berharap tercipta aparatur yang semakin profesional dan responsif sehingga mampu mendukung reformasi birokrasi serta peningkatan kualitas layanan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
“Melalui pelatihan ini, aparatur diharapkan mampu menghadirkan pelayanan yang lebih responsif, profesional, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat,” tandas Ida. (red)
Tags:
Pemprov Kalteng
