Palangka Raya, Hatantiringnews.com — Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) menegaskan pentingnya supremasi sipil sebagai pondasi utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini disampaikan dalam kegiatan diskusi refleksi kebangsaan yang digelar untuk menegaskan kembali posisi masyarakat sipil dalam sistem demokrasi Indonesia.
Menurut GMKI, supremasi sipil bermakna penegasan peran dan kedaulatan rakyat dalam mengontrol arah kebijakan negara agar tidak dikuasai oleh kepentingan kekuasaan atau militeristik. Dalam konteks demokrasi, GMKI menilai bahwa supremasi sipil menjadi ruh utama yang menjaga keseimbangan antara kebebasan politik dan kesejahteraan sosial.
Ketua Korwil VI GMKI Kalimantan Tengah, Julio, menyampaikan bahwa isu supremasi sipil menjadi penting untuk terus digaungkan di tengah perubahan politik nasional dan dinamika sosial masyarakat.
“Supremasi sipil adalah roh dari negara demokratis. Artinya, rakyat harus menjadi pusat dari setiap kebijakan negara. Pemerintahan yang kuat bukanlah yang menekan suara rakyat, melainkan yang mampu mendengar dan melayani mereka,” ujar Julio, Selasa (11/11/2025).
Julio juga menjelaskan bahwa latar belakang pengangkatan tema ini berangkat dari keprihatinan terhadap melemahnya kontrol publik dan menurunnya partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan. GMKI melihat bahwa demokrasi Indonesia masih menghadapi tantangan serius, di mana prinsip supremasi sipil belum berjalan sepenuhnya efektif.
“Kita masih melihat adanya kecenderungan politik yang elitis, sehingga ruang partisipasi rakyat sering kali tersisih. Karena itu, peran mahasiswa dan masyarakat sipil sangat penting untuk mengembalikan arah demokrasi ke jalur yang benar,” tambahnya.
Dalam pandangan GMKI, masyarakat sipil termasuk mahasiswa memiliki peran strategis untuk memastikan kebijakan negara tetap berpihak kepada kepentingan rakyat. Melalui gerakan moral dan advokasi sosial, GMKI berkomitmen menjaga agar demokrasi tidak sekadar prosedural, tetapi juga menghasilkan keadilan sosial dan pemerataan pembangunan.
Menarik ke konteks Kalimantan Tengah, GMKI menilai bahwa supremasi sipil memiliki relevansi kuat dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang demokratis dan partisipatif. Tantangan utama di daerah adalah memperkuat transparansi, akuntabilitas, serta keterlibatan publik dalam proses pembangunan.
“Di Kalimantan Tengah, kita ingin melihat demokrasi yang lebih substantif, di mana masyarakat bisa terlibat langsung dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan daerah,” ungkap Julio.
Di tengah perkembangan digital dan arus media sosial, GMKI juga mengingatkan pentingnya literasi politik di kalangan mahasiswa agar tidak mudah terjebak dalam polarisasi. GMKI menekankan perlunya kesadaran kritis, keberanian moral, dan idealisme generasi muda untuk terus memperjuangkan nilai-nilai demokrasi dan supremasi sipil.
Sebagai rekomendasi, GMKI menilai pemerintah daerah perlu memperluas ruang partisipasi publik, memperkuat transparansi anggaran, serta memastikan distribusi pembangunan yang berkeadilan di seluruh wilayah Kalimantan Tengah.
Menutup refleksi kebangsaan tersebut, Julio menyampaikan pandangan optimistis bahwa masa depan demokrasi Indonesia masih memiliki peluang besar untuk diperkuat.
“Selama masyarakat sipil dan generasi muda tetap kritis, berintegritas, dan berani bersuara untuk kebenaran, saya yakin demokrasi Indonesia akan tetap hidup dan berkembang menuju arah yang lebih berkeadilan,” tutupnya. (red)
