 |
| Foto: Plt. Sekda Provinsi Kalteng, Leonard S. Ampung. |
Palangka Raya, Hatantiringnews.com — Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengarahkan kebijakan pembangunan tahun 2026 secara lebih selektif menyusul penurunan signifikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dengan keterbatasan fiskal, program pembangunan difokuskan pada sektor yang dinilai paling mendesak dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Data dari Dinas Komunikasi, Persandian, Informatika, dan Statistik (Diskominfosantik) mencatat APBD Kalteng 2026 sebesar Rp 5,4 triliun, turun 34,71 persen dibandingkan tahun 2025 yang mencapai Rp 8,3 triliun. Penurunan ini membuat ruang fiskal daerah semakin terbatas sehingga diperlukan pengelolaan anggaran yang lebih ketat.
Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Kalteng, Leonard S Ampung, mengatakan pemerintah daerah kini menitikberatkan efisiensi serta efektivitas dalam penggunaan anggaran. “Otomatis belanja rutin dan non prioritas dikurangi, kemudian berfokus pada pelayanan publik dan proyek strategis,” ujarnya, Senin (12/1/2026).
Ia menjelaskan, prioritas pembangunan tahun 2026 diarahkan pada tiga sektor utama, yakni pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur strategis. Langkah tersebut diambil agar pelayanan publik tetap berjalan optimal meski di tengah keterbatasan anggaran.
Selain melakukan penghematan, pemerintah juga berupaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui berbagai potensi yang ada, termasuk penguatan peran badan usaha milik daerah (BUMD). Leonard menegaskan, pengelolaan anggaran yang terarah menjadi kunci menjaga kualitas layanan kepada masyarakat.
Di sisi lain, Wakil Gubernur Kalteng Edy Pratowo menekankan pentingnya langkah antisipatif menghadapi penurunan APBD, sesuai arahan Menteri Dalam Negeri. Salah satunya melalui efisiensi pada belanja perjalanan dinas, rapat, serta pemeliharaan sarana dan prasarana.
“Pertama, kita melakukan efisiensi anggaran pada pos perjalanan dinas, rapat-rapat, serta pemeliharaan maupun perawatan sarana dan prasarana kantor,” kata Edy.
Ia juga mendorong pemerintah kabupaten dan kota untuk menggali sumber pendapatan baru tanpa membebani masyarakat kecil, seperti pajak alat berat, pajak restoran, dan pajak air tanah. Selain itu, sektor swasta diharapkan semakin tumbuh melalui kemudahan berusaha.
Edy menambahkan, percepatan realisasi belanja daerah menjadi faktor penting dalam menjaga perputaran ekonomi. “Percepatan penyerapan anggaran harus benar-benar diperhatikan, karena belanja pemerintah sangat penting untuk menggerakkan perekonomian daerah,” tuturnya. (red)
