 |
| Foto: Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kalimantan Tengah, Juni Gultom. |
Palangka Raya, Hatantiringnews.com — Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kalimantan Tengah, Juni Gultom, menegaskan bahwa pembangunan jalur sepeda berwarna biru yang menjadi sorotan publik masih dalam tahap penyelesaian dan belum dapat dinilai sebagai proyek yang gagal.
Pernyataan tersebut disampaikan menyusul munculnya kritik dan aksi demonstrasi yang dilakukan sejumlah mahasiswa terkait kualitas pekerjaan jalur sepeda tersebut. Menurut Juni, pemerintah justru telah melakukan evaluasi dan menemukan beberapa bagian yang perlu diperbaiki sebelum pekerjaan dinyatakan rampung.
"Berdasarkan hasil inspeksi lapangan yang telah dilakukan, tim teknis menemukan adanya beberapa ketidaksesuaian standar. Temuan ini menjadi dasar bagi dinas untuk melakukan perbaikan sebelum proyek dinyatakan selesai secara total," ujarnya baru-baru ini.
Ia menjelaskan, langkah perbaikan yang dilakukan merupakan bagian dari mekanisme pengawasan dalam pelaksanaan proyek konstruksi. Setiap temuan di lapangan akan ditindaklanjuti agar hasil pembangunan sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan.
Menurutnya, kualitas infrastruktur menjadi perhatian utama pemerintah daerah. Karena itu, setiap kekurangan yang ditemukan tidak akan diabaikan dan harus segera disempurnakan sebelum proyek diserahterimakan.
Juni juga menegaskan bahwa Dinas PUPR terbuka terhadap berbagai masukan yang disampaikan masyarakat. Kritik yang bersifat membangun dinilai sebagai bagian penting dalam proses pengawasan pembangunan yang melibatkan partisipasi publik.
"Berbagai kritik dan masukan yang berkembang di tengah masyarakat tidak diabaikan begitu saja. Sebaliknya, semua aspirasi tersebut dicatat dengan seksama untuk menjadi bahan refleksi internal instansi," katanya.
Ia menilai keterlibatan mahasiswa dan masyarakat dalam memberikan perhatian terhadap pembangunan daerah merupakan bentuk kepedulian yang patut diapresiasi. Masukan tersebut diharapkan dapat membantu meningkatkan transparansi serta akuntabilitas pelaksanaan proyek pemerintah.
Lebih lanjut, Dinas PUPR akan terus melakukan pemantauan terhadap proses perbaikan di lapangan hingga seluruh pekerjaan memenuhi standar yang dipersyaratkan. Pengawasan dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan kualitas dan keamanan infrastruktur bagi masyarakat.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah pun mengajak masyarakat untuk menunggu hasil penyelesaian akhir proyek sebelum memberikan penilaian menyeluruh. Kepercayaan publik, kata Juni, akan dibuktikan melalui hasil pembangunan yang sesuai standar dan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat. (red)
