 |
| Foto: Konsolidasi Daerah Pendidikan Dasar dan Menengah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026. (MMC Kalteng) |
Palangka Raya, Hatantiringnews.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menggelar Konsolidasi Daerah Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2026 sebagai upaya menyatukan arah kebijakan pendidikan antara pemerintah pusat dan daerah. Kegiatan ini berlangsung di M Bahalap Hotel Palangka Raya, Selasa (3/3/2026).
Konsolidasi tersebut dibuka oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Hamka yang mewakili Sekretaris Daerah Kalimantan Tengah.
Dalam sambutannya, Hamka menekankan pentingnya sinergi antar pemangku kepentingan untuk memastikan kebijakan pendidikan nasional dapat diimplementasikan secara efektif di daerah.
“Forum ini menjadi momentum penting untuk menyelaraskan kebijakan pusat dengan kebutuhan daerah, sehingga program pendidikan benar-benar tepat sasaran,” ujarnya.
Ia menilai peran Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) sangat strategis sebagai penghubung antara kebijakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dengan pelaksanaan di lapangan.
Menurutnya, peningkatan kualitas sumber daya manusia harus menjadi prioritas utama pembangunan daerah, dengan pendidikan sebagai fondasi utama.
“Keberhasilan pembangunan sangat ditentukan oleh kualitas SDM. Karena itu, pendidikan harus mampu melahirkan generasi yang unggul, berkarakter, dan adaptif,” katanya.
Hamka juga menegaskan pentingnya pemenuhan Standar Pelayanan Minimal di bidang pendidikan sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dalam menjamin akses layanan pendidikan yang layak bagi seluruh masyarakat.
Sementara itu, Kepala BPMP Kalimantan Tengah Tomy Harijaya menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari konsolidasi tingkat nasional untuk membahas berbagai isu strategis pendidikan di daerah.
“Melalui forum ini, kita mengidentifikasi tantangan sekaligus merumuskan langkah konkret dalam mendukung program prioritas nasional,” jelasnya.
Ia mengungkapkan sejumlah isu yang menjadi fokus pembahasan, antara lain peningkatan sarana dan prasarana, kualitas pembelajaran, tata kelola pendidikan, hingga digitalisasi dan pengembangan teknologi seperti coding dan kecerdasan artifisial.
Perwakilan Direktorat Sekolah Menengah Pertama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Dr. Poppy Dewi Puspitawati, menambahkan bahwa tahun 2026 menjadi fase penting dalam transformasi pendidikan menuju layanan yang lebih inklusif dan berkualitas.
“Kolaborasi antara BPMP dan pemerintah daerah sangat diperlukan agar setiap program dapat memberikan dampak nyata bagi peserta didik dan tenaga pendidik,” ujarnya.
Melalui konsolidasi ini, diharapkan tercipta kesamaan langkah dalam meningkatkan mutu pendidikan di Kalimantan Tengah serta mempercepat terwujudnya layanan pendidikan yang merata dan berkeadilan. (red)
