 |
| Foto: Rapat Monitoring dan Evaluasi PJJ Disdik dan SMA, SMK dan SKH se- Kalteng. |
Palangka Raya, Hatantiringnews.com – Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah memperkuat evaluasi pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) di tengah kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Evaluasi ini menitikberatkan pada perlindungan kesehatan peserta didik, penyesuaian metode belajar, serta pemenuhan hak pendidikan sesuai kondisi masing-masing wilayah.
Penguatan evaluasi tersebut dibahas dalam Rapat Monitoring dan Evaluasi PJJ melalui Zoom Meeting, Senin (7/9/2026). Kepala Dinas Pendidikan Kalteng Muhammad Reza Prabowo melalui Sekretaris Dinas Pendidikan Kalteng Safrudin menyampaikan bahwa keberlangsungan pendidikan harus tetap diperhatikan tanpa mengabaikan keselamatan siswa dan warga sekolah.
Dalam evaluasi tersebut, terdapat lima aspek yang menjadi perhatian satuan pendidikan. Pertama, pengaturan durasi pembelajaran daring agar siswa tidak terlalu lama menatap layar. Sekolah diminta menyesuaikan jam pelajaran dan tidak memaksakan kegiatan belajar hingga sore atau malam hari.
Kedua, guru diminta menyesuaikan beban tugas selama masa darurat kabut asap. Pembelajaran perlu difokuskan pada penguasaan kompetensi esensial atau materi inti, bukan sekadar mengejar jumlah tugas yang diberikan kepada peserta didik.
Ketiga, sekolah perlu menyiapkan metode pembelajaran alternatif bagi siswa yang menghadapi keterbatasan akses internet. Modul cetak dan media komunikasi yang tersedia dapat dimanfaatkan agar kegiatan belajar tetap berlangsung.
Khusus Sekolah Khusus (SKH), kunjungan ke rumah atau home visit dapat dijadwalkan apabila pembelajaran daring tidak memungkinkan, dengan mempertimbangkan kondisi jarak dan faktor keselamatan.
Aspek keempat berkaitan dengan perlindungan kesehatan ketika sekolah kembali menerapkan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) secara terbatas setelah kondisi asap menipis. Seluruh warga sekolah diwajibkan menggunakan masker sebagai langkah perlindungan dari paparan asap.
Sementara itu, aspek kelima menekankan pentingnya koordinasi antara Pemerintah Provinsi Kalteng, pemerintah kabupaten/kota, dan pihak sekolah. Sinkronisasi diperlukan agar kebijakan pembelajaran dapat diterapkan secara tepat sesuai perkembangan kondisi di lapangan.
Safrudin menegaskan, penanganan dampak karhutla terhadap sektor pendidikan membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Menurutnya, pelaksanaan PJJ harus tetap menjaga keseimbangan antara keberlangsungan pembelajaran dan perlindungan kesehatan.
“Karhutla dan kabut asap adalah bencana yang membutuhkan respons bersama. Prinsip kita jelas: pendidikan harus tetap berjalan, namun kesehatan serta keselamatan siswa dan warga sekolah adalah yang utama,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan agar penerapan PJJ tidak membuat satuan pendidikan mengendurkan kedisiplinan maupun mengabaikan target program sekolah.
“Kita harus tetap semangat menjamin hak anak-anak mendapatkan pendidikan yang berkualitas,” ujarnya.
Melalui evaluasi tersebut, Disdik Kalteng berharap setiap sekolah mampu menyesuaikan pelaksanaan pembelajaran dengan kondisi wilayah masing-masing. Dengan demikian, hak peserta didik untuk memperoleh pendidikan tetap terpenuhi, sementara kesehatan dan keselamatan selama masa karhutla tetap menjadi prioritas. (Rif)
