 |
| Foto: Bupati Barito Utara, H. Shalahuddin saat menyampaikan pemaparan, dalam kegiatan Rapat Evaluasi Pencegahan dan Penanganan Karhutla Provinsi Kalteng. (Diskominfosandi Barut) |
Palangka Raya, Hatantiringnews.com — Kabupaten Barito Utara menghadapi peningkatan ancaman Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) sepanjang 2026. Hingga 31 Agustus 2026, tercatat 182 kejadian Karhutla dengan total luasan lahan terbakar mencapai 124,19 hektare dan 405 titik panas (hotspot).
Kondisi tersebut disampaikan Bupati Barito Utara H. Shalahuddin dalam Rapat Evaluasi Pencegahan dan Penanganan Karhutla Provinsi Kalimantan Tengah di Aula Jayang Tingang, Palangka Raya, Kamis (3/9/2026).
Menurut Shalahuddin, peningkatan aktivitas Karhutla paling signifikan terjadi pada Agustus 2026. Dalam satu bulan tersebut, terdata 102 kejadian dengan luasan lahan terbakar 50,16 hektare serta 192 hotspot. Angka itu menjadikan Agustus sebagai periode dengan intensitas Karhutla tertinggi di Barito Utara sepanjang tahun ini.
“Barito Utara saat ini berada dalam status Siaga Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan,” tegas Shalahuddin.
Status siaga darurat berlaku selama 60 hari, mulai 1 Agustus hingga 29 September 2026. Untuk memperkuat upaya pencegahan, Pemkab Barito Utara juga telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 100.3.4/1144/BPBD/VIII/2026 tentang Instruksi Larangan Pembakaran Hutan dan Lahan di seluruh wilayah kabupaten tersebut.
Dalam penanganannya, pemerintah daerah menetapkan sejumlah wilayah sebagai fokus operasi, yakni Kecamatan Teweh Selatan, Teweh Baru, dan Teweh Tengah. Sementara Kecamatan Montallat menjadi prioritas pencegahan dan deteksi dini karena memiliki jumlah hotspot paling tinggi.
Penetapan wilayah prioritas tersebut dilakukan secara dinamis dengan mempertimbangkan perkembangan kejadian Karhutla, jumlah titik panas, luasan lahan terbakar, kondisi cuaca, serta situasi faktual di lapangan.
Untuk menghadapi kondisi tersebut, BPBD Barito Utara mengerahkan 150 personel yang terdiri dari 80 personel Pusdalops dan Tim Reaksi Cepat (TRC) serta 70 personel cadangan. Kekuatan tersebut diperkuat 45 regu Masyarakat Peduli Api (MPA), tiga unit Desa Tangguh Bencana (Destana), serta dukungan TNI/Polri, Manggala Agni, pemadam kebakaran, KPHP dan dunia usaha.
Dari sisi peralatan, pemerintah daerah menyiapkan 23 unit mobil tangki air, tujuh unit mobil rescue double cabin, satu unit mobil pick-up, kendaraan roda dua jenis trail, serta sejumlah peralatan pemadaman lainnya.
Berbagai langkah penanganan juga terus dilakukan, mulai dari sosialisasi dan imbauan kepada masyarakat, patroli, pemadaman dini, operasi TRC, hingga kesiapsiagaan Pusdalops selama 24 jam. Koordinasi lintas sektor juga terus diperkuat untuk mempercepat respons ketika terjadi kebakaran.
Shalahuddin menilai penguatan pos lapangan di wilayah yang menjadi prioritas menjadi salah satu kebutuhan penting dalam menghadapi Karhutla. Keberadaan pos tersebut dinilai dapat mempercepat waktu tanggap, mendukung deteksi dini, mempercepat mobilisasi personel dan peralatan, sekaligus memperluas jangkauan penanganan.
“Daerah pada prinsipnya siap melakukan penanganan Karhutla. Namun, penguatan pos lapangan dan koordinasi lintas sektor sangat diperlukan untuk meningkatkan kecepatan, jangkauan, serta efektivitas respons di lapangan,” pungkasnya. (red)
